Presiden RI , Joko Widodo
Para politikus PKS terus mengeluarkan sindiran dan kritikan terhadap apapun yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Di mata orang-orang PKS sepertinya apapun yang dilakukan oleh Jokowi tidak ada yang benar. Kritikannya kadang terasa nyinyir dan menjengkelkan banyak orang.
"Paparan presiden yang 'full marketing' tapi minim kebijakan politik seperti gadis yang sedang menelanjangi diri untuk persilakan semua laki-laki menjamahnya atas nama investasi," kata Mahfudz, seperti dikutip merdeka.com.
Menurut Mahfudz, dalam forum APEC, Jokowi seharusnya menyatakan juga visi dan sikap politiknya yang mendasari semua tawaran kerjasama ekonomi dan investasi.
"Misalnya poros maritim dari politiknya bagaimana. Garis kebijakan yang harus dinyatakan agar kedaulatan NKRI tetap terjaga dan dihormati," kata Mahfudz seperti dikutip Antara di Jakarta, Rabu (12/11).
Mahfud sangat menyayangkan kesempatan yang ada di forum resmi maupun tidak resmi di APEC tidak digunakan Presiden Jokowi untuk menyampaikan dan menegaskan visi dan sikap politik Indonesia.
Hal itu menurut dia terkait kerja sama regional yang diwarnai pertarungan kepentingan aktor-aktor besar seperti China, Rusia dan Amerika Serikat (AS). "Tawaran kerja sama dan investasi dengan para aktor besar dan presentasi di forum CEO lebih gambarkan visi presiden sebagai marketing officer," ujarnya.
Selain itu menurut dia, jika dikaitkan dengan gagasan poros maritim yang bermakna membuka wilayah perairan Indonesia ke pemain-pemain besar dunia, bisa berakibat jebolnya pagar wilayah kedaulatan maritim sebagai pintu masuk ke Indonesia.
Dia mengatakan wilayah daratan Indonesia akan jadi bancakan investor infrastruktur dari berbagai perusahaan multinasional asing. "Apabila kondisi itu terjadi, bisa berbahaya," tegas Wasekjen PKS ini.
Mahfudz mengatakan Deklarasi Djuanda yang menegaskan pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap wilayah NKRI bisa porak-poranda. Menurut dia, harus diingat bahwa dalam forum APEC meski fokus pada isu ekonomi namun sarat dengan kebijakan dan kepentingan politik negara pemain besar.
Dia menegaskan berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Perjanjian Internasional, kebijakan-kebijakan luar negeri pemerintah yang fundamental dan berimplikasi luas harus dikonsultasikan lebih dulu dengan DPR.
Presiden Jokowi menghadiri Forum Ekonomi di kawasan Asia Pasifik pada Senin (12/11) di Beijing, Tiongkok dan berbicara di hadapan 21 kepala negara dan kepala pemerintahan , termasuk Amerika Serikat, Rusia, dan Jepang.
"Misalnya poros maritim dari politiknya bagaimana. Garis kebijakan yang harus dinyatakan agar kedaulatan NKRI tetap terjaga dan dihormati," kata Mahfudz seperti dikutip Antara di Jakarta, Rabu (12/11).
Mahfud sangat menyayangkan kesempatan yang ada di forum resmi maupun tidak resmi di APEC tidak digunakan Presiden Jokowi untuk menyampaikan dan menegaskan visi dan sikap politik Indonesia.
Hal itu menurut dia terkait kerja sama regional yang diwarnai pertarungan kepentingan aktor-aktor besar seperti China, Rusia dan Amerika Serikat (AS). "Tawaran kerja sama dan investasi dengan para aktor besar dan presentasi di forum CEO lebih gambarkan visi presiden sebagai marketing officer," ujarnya.
Selain itu menurut dia, jika dikaitkan dengan gagasan poros maritim yang bermakna membuka wilayah perairan Indonesia ke pemain-pemain besar dunia, bisa berakibat jebolnya pagar wilayah kedaulatan maritim sebagai pintu masuk ke Indonesia.
Dia mengatakan wilayah daratan Indonesia akan jadi bancakan investor infrastruktur dari berbagai perusahaan multinasional asing. "Apabila kondisi itu terjadi, bisa berbahaya," tegas Wasekjen PKS ini.
Mahfudz mengatakan Deklarasi Djuanda yang menegaskan pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap wilayah NKRI bisa porak-poranda. Menurut dia, harus diingat bahwa dalam forum APEC meski fokus pada isu ekonomi namun sarat dengan kebijakan dan kepentingan politik negara pemain besar.
Dia menegaskan berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Perjanjian Internasional, kebijakan-kebijakan luar negeri pemerintah yang fundamental dan berimplikasi luas harus dikonsultasikan lebih dulu dengan DPR.
Presiden Jokowi menghadiri Forum Ekonomi di kawasan Asia Pasifik pada Senin (12/11) di Beijing, Tiongkok dan berbicara di hadapan 21 kepala negara dan kepala pemerintahan , termasuk Amerika Serikat, Rusia, dan Jepang.
Topik yang dibicarakan adalah "Kemitraan untuk Hubungan yang Lebih Baik dengan Asia-Pasifik: Pandangan dari Indonesia" Dari Beijing, Jokowi akan melakukan perjalanan ke Naypyidaw, Myanmar, untuk menghadiri pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. Lalu, Jokowi akan bertolak ke Brisbane, Australia, untuk menghadiri pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tentang ekonomi dunia.***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar